Program PSO 2025 Targetkan 18,7 Juta Pelanggan: Wujud Akses Transportasi Publik yang Terjangkau dan Inklusif
Jakarta, 17 Mei 2025 – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan volume pelanggan Kereta Api Public Service Obligation (PSO) atau layanan kereta bersubsidi pada tahun 2025 mencapai 18.772.516 pelanggan. Target tersebut terdiri atas 11.525.805 pelanggan untuk layanan KA Jarak Jauh (KAJJ) dan 7.246.711 pelanggan untuk KA Lokal/Jarak Dekat. Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) dalam menjamin tersedianya transportasi publik yang merata, aman, dan terjangkau di seluruh Indonesia.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan bahwa pada periode Januari hingga April 2025, volume pelanggan KA PSO telah mencapai 5.788.555 pelanggan, atau sebesar 97,25% dari target Januari-April yang ditetapkan sebesar 5.952.111 pelanggan.
“Ini menunjukkan bahwa layanan PSO mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat. Tingkat ketercapaian yang tinggi pada empat bulan pertama tahun ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi ini tepat sasaran dan dibutuhkan,” ujar Anne.
Adapun rincian volume pelanggan PSO Januari–April 2025 adalah sebagai berikut:
KA Jarak Jauh PSO:
Realisasi sebesar 3.756.486 pelanggan, melampaui target 3.611.417 pelanggan (setara 104%).
Tingkat volume yang melebihi 100 persen dapat terjadi dalam layanan kereta api yang memiliki pola perjalanan fleksibel. Satu kursi bisa digunakan oleh lebih dari satu penumpang karena penumpang naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang rute perjalanan.
KA Lokal/Jarak Dekat PSO:
Realisasi sebesar 2.032.069 pelanggan dari target 2.340.694 pelanggan, atau sekitar 86,8% ketercapaian.
Dengan hampir enam juta pelanggan PSO dalam empat bulan pertama, KAI optimistis dapat mencapai target tahunan 18,7 juta pelanggan yang diberikan pemerintah.
“KAI akan terus berupaya menjaga kualitas layanan PSO agar tetap andal, tepat waktu, dan terjangkau. Kami juga terus mendukung pemerintah dalam mewujudkan transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Anne. (Redaksi)
